Pertemuan Strategis: DPRD Jawa Barat Bahas Kebijakan Keuangan dan Prioritas Pembangunan

Bandung, 22 Agustus 2023 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menjadi tuan rumah dalam pertemuan strategis dengan delegasi dari DPRD Kota Bogor dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini digelar di Bandung pada Selasa (22/8/23), di mana delegasi dari kedua daerah tersebut berkunjung untuk membahas berbagai isu terkait kebijakan keuangan dan prioritas pembangunan.

 

Dalam acara tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyambut baik kedatangan delegasi dan menjelaskan berbagai hal yang menjadi fokus pembicaraan. Pertama-tama, Iwan Suryawan menguraikan mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2024. Kedua, pembahasan terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

 

"Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait proses penganggaran di Provinsi Jabar. Kami menjelaskan tentang dasar-dasar pembahasan dan penganggaran yang berlaku, termasuk peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur aspek keuangan pusat dan daerah serta peranan pajak dan regulasi lainnya dalam mengarahkan kebijakan pemerintah daerah," jelas Iwan Suryawan.

 

BACA JUGA:Komisi IV Dorong FGD Fordas Cilamaya Berbunga Segera Rampung, dan Wujudkan Aksi

 

Selama diskusi berlanjut, Iwan Suryawan juga mengungkapkan bahwa setiap daerah sedang berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari formula anggaran yang efektif untuk mendukung kegiatan DPRD di semua tingkatan. Ia menyoroti pentingnya bantuan keuangan dari Provinsi Jabar kepada kabupaten dan kota, termasuk Kota Bogor. Namun, ia menekankan bahwa nilai pasti bantuan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan akan diakomodasi melalui serangkaian tahap perencanaan anggaran yang panjang.

 

"Nilai bantuan keuangan Provinsi Jabar kepada kabupaten dan kota akan ditentukan seiring dengan berjalannya tahap-tahap seperti KUA-PPAS, perubahan anggaran, APBD, dan RAPBD murni. Proses ini memerlukan waktu dan pengkajian yang cermat," tambah Iwan Suryawan.

 

Pertemuan ini diakhiri dengan harapan bahwa kolaborasi antara berbagai daerah akan memperkuat kerangka kerja keuangan dan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dalam arah yang sama, pihak-pihak yang terlibat juga mengakui bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik.

Sumber: